Yang menarik, aturan ini juga menegaskan bahwa SPT Tahunan bisa disampaikan untuk satu Tahun Pajak atau hanya Bagian Tahun Pajak. Bagian Tahun Pajak berlaku, antara lain, ketika kewajiban pajak subjektif mulai atau berakhir di tengah tahun, atau ketika wajib pajak melakukan perubahan tahun buku dan mendapat persetujuan DJP.

Sederhananya begini. Kalau sebuah badan baru didirikan di Indonesia pada pertengahan tahun, atau badan dibubarkan sebelum tahun berakhir, pelaporan bisa berkaitan dengan bagian periode ketika kewajiban pajaknya ada. Begitu juga bagi orang pribadi yang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, ada konsekuensi pelaporan untuk bagian tahun pajak yang relevan.

Kalau wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan untuk satu Tahun Pajak padahal syaratnya nggak terpenuhi, atau menyampaikan SPT Bagian Tahun Pajak padahal nggak masuk kriteria, DJP bisa menerbitkan pemberitahuan bahwa SPT dianggap nggak disampaikan dan menghapus data penerimaan SPT tersebut dari sistem. Wajib pajak kemudian wajib menyampaikan SPT dengan periode yang sesuai.

4. Ada Perpanjangan, Tapi Bukan Berarti Bisa Santai

Wajib pajak bisa memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama dua bulan setelah batas waktu normal. Tapi perpanjangan ini harus diberitahukan sebelum batas waktu normal berakhir.

Siapa yang bisa memakai fasilitas ini? Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan belum selesai menyusun laporan keuangan; orang pribadi yang bukan pelaku usaha atau pekerja bebas tetapi belum menerima bukti potong PPh Pasal 21 dari pemberi kerja; serta wajib pajak badan yang laporan keuangannya belum selesai atau masih dalam proses audit.

Pemberitahuan perpanjangan disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. Kalau secara elektronik nggak bisa dilakukan, pemberitahuan bisa disampaikan langsung ke KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Alternatif lainnya melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi maupun jasa kurir dengan bukti pengiriman.

Tapi perhatikan, perpanjangan bukan cuman kirim surat berisi alasan. Untuk orang pribadi yang punya usaha dan wajib pajak badan, perlu dilampirkan penghitungan sementara PPh terutang, laporan keuangan sementara, serta bukti pelunasan kekurangan pajak kalau emang ada kurang bayar. Kalau laporan keuangan sedang diaudit akuntan publik, perlu juga surat pernyataan dari akuntan publik bahwa audit belum selesai.