PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAPPENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANSESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAPTRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEMPEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRETDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGANTERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB,SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAINSERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN,PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILANYANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGANMEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER-6/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUANKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIATERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHAKENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANYATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAKBERISIKO RENDAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHANRUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUNYANG DITANGGUNG PEMERINTAHTAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →