Ada perlindungan tambahan yang cukup penting. Keterlambatan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini nggak menjadi dasar untuk mencabut Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Keterlambatan tersebut juga nggak boleh menjadi dasar penolakan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

Ini penting bagi Wajib Pajak yang memiliki status atau sedang mengajukan penetapan dalam kategori tersebut. Kalau keterlambatan yang masih masuk cakupan kebijakan langsung memengaruhi status atau permohonan mereka, dampaknya bisa melebar ke urusan administrasi dan layanan perpajakan lainnya. KEP-55/PJ/2026 mencegah keterlambatan dalam masa transisi ini dipakai sebagai alasan otomatis untuk mencabut atau menolak status tersebut.

9. Hubungannya dengan Peristiwa Terkini: Transisi Coretax dan Periode Libur Panjang

Kebijakan ini sangat terkait dengan dua situasi yang lagi berlangsung pada saat keputusan ditetapkan, yaitu implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan periode hari libur serta cuti bersama Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, ini bukan cuman diskon sanksi tanpa alasan. Pemerintah mengakui adanya tantangan pada sistem baru dan potensi berkurangnya waktu efektif masyarakat untuk mengurus kewajiban pajak.

Dalam praktiknya, perubahan sistem bisa membuat Wajib Pajak harus mempelajari akun, menu, data, serta alur pelaporan yang berbeda dari sebelumnya. Di sisi lain, lonjakan akses menjelang tenggat juga bisa menimbulkan kendala teknis. Kalau kondisi itu bertemu dengan libur panjang, risiko keterlambatan makin besar.

Tapi gini,, perlu hati-hati membaca kebijakan ini. KEP-55/PJ/2026 hanya memberikan ruang sampai satu bulan setelah tanggal jatuh tempo dan hanya untuk jenis keterlambatan yang disebutkan. Jadi, jangan menjadikan kebijakan ini sebagai alasan untuk menunggu hari terakhir. Sistem online tetap bisa ramai, data bisa belum lengkap, dan kalau ada masalah, waktu penyelesaiannya bisa terpotong.

10. Sisi Positif dan Potensi Masalah

Sisi positifnya jelas. Wajib Pajak mendapatkan kepastian dan keringanan administratif dalam masa perubahan sistem. Mereka nggak langsung dibebani denda atau bunga hanya karena terlambat dalam periode yang masih dianggap wajar oleh pemerintah. Kebijakan ini juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penerapan sistem pajak baru.