📅 Dipublikasikan: 04/09/2026 01:07 WIB
👁️ Dibaca: 127 kali |
💬 Dikomentari: 0 kali
Rina termasuk kelompok Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Ia bisa meminta pengembalian pendahuluan dengan mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Tahunan.
Apa yang seharusnya dilakukan?
Rina harus memastikan data penghasilan dan bukti pemotongan telah benar serta bukti pemotongan bisa diterbitkan atau tervalidasi dalam sistem administrasi DJP.
Kesimpulan:
Jika penelitian menunjukkan emang terdapat kelebihan pembayaran, keputusan pengembalian atau pemberitahuan diterbitkan paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima.
Contoh 2 — UMKM Berbentuk Badan
Situasi:
PT Maju memiliki peredaran usaha Rp10 miliar dan SPT Tahunan PPh menunjukkan lebih bayar Rp500 juta.
Apa yang terjadi?
Dari sisi batas peredaran usaha dan jumlah lebih bayar, PT Maju berada dalam rentang Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan tertentu.
Apa yang seharusnya dilakukan?
PT Maju harus mengajukan pengembalian melalui kolom dalam SPT dan memastikan bukti pemotongan atau pembayaran PPh yang dikreditkan valid. Angka penghasilan, pajak terutang, dan kredit pajak juga harus dihitung secara benar.
Kesimpulan:
Jika syarat dan hasil penelitian terpenuhi, keputusan pengembalian atau pemberitahuan diterbitkan paling lama satu bulan sejak permohonan diterima.
Contoh 3 — PKP dengan Pajak Masukan Besar
Situasi:
PT Ekspor memiliki banyak Pajak Masukan karena membeli bahan baku, sementara sebagian besar penjualannya merupakan ekspor.
Apa yang terjadi?
PT Ekspor bisa mengajukan pengembalian pendahuluan kalau memenuhi syarat sebagai PKP berisiko rendah atau masuk kategori lain yang ditentukan. Tapi gini,, faktur pajak dan dokumen impor yang digunakan sebagai Pajak Masukan harus bisa divalidasi dan dilaporkan sesuai ketentuan.
Apa yang seharusnya dilakukan?
Perusahaan harus mencocokkan faktur pajak dengan pelaporan SPT Masa PPN pihak penerbit, memeriksa dokumen impor, memastikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara tercantum atau tervalidasi, serta memastikan kegiatan tertentu mencapai minimal 80 persen jika menggunakan jalur PKP berisiko rendah.
Kesimpulan:
Pajak Masukan yang nggak memenuhi ketentuan nggak dihitung sebagai bagian dari kelebihan pembayaran, sehingga jumlah pengembalian bisa lebih kecil daripada yang diajukan.
Contoh 4 — Perusahaan yang Kehilangan Status
Situasi:
PT Lancar telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Tapi gini,, perusahaan terlambat menyampaikan SPT Masa untuk jenis pajak yang sama dalam dua Masa Pajak berturut-turut.
Apa yang terjadi?
DJP bisa mencabut penetapan PT Lancar sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.