Bagi penyelenggara, insentif ini juga bisa membuat program lebih menarik bagi lulusan baru. Tapi tentu aja, daya tarik program tetap harus dibarengi kualitas pelatihan dan peluang nyata untuk memperoleh pengalaman kerja.

8.2 Potensi Beban Administrasi dan Sengketa

Di atas kertas, mekanismenya kelihatan sederhana. Tapi begitu diterapkan, instansi harus memastikan perhitungan PPh 21 benar, pembayaran tunai dilakukan, bukti pemotongan tersedia, laporan realisasi disampaikan tepat waktu, dan data peserta cocok dengan sistem DJP.

Potensi masalah bisa muncul kalau terdapat perbedaan data peserta, keterlambatan pembayaran, kesalahan masa pajak, atau program yang ternyata nggak memenuhi kriteria. Persoalan lain juga bisa muncul ketika peserta mengira seluruh penghasilan dari aktivitas magang otomatis mendapat fasilitas, padahal aturan ini hanya mencakup penghasilan yang berkaitan dengan Program Pemagangan dan dibayarkan atau terutang oleh pemerintah sesuai ketentuan.

DJP juga berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, penelitian, dan/atau pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif. Jadi, dokumen dan alur pembayaran sebaiknya disimpan dengan rapi. Jangan mengandalkan prinsip “yang penting uangnya udah dibayar”. Dalam urusan pajak, bukti administrasi sering kali sama pentingnya dengan transaksi itu sendiri.

9. Risiko Kalau Nggak Ada Penyesuaian

Kalau instansi pemerintah nggak menyesuaikan sistem penggajian atau pembayaran, peserta bisa aja menerima manfaat pajak secara terlambat atau dengan perhitungan yang keliru. Kalau laporan realisasi terlewat, insentif yang udah dimanfaatkan berpotensi ditagih kembali kepada pemotong pajak.

Bagi peserta, risiko utamanya adalah data identitas dan status kepesertaan nggak cocok. Kondisi ini bisa menghambat pemanfaatan fasilitas atau menimbulkan kebingungan ketika peserta menerima bukti potong dan mengurus SPT Tahunan.

Bagi penyelenggara program, risiko yang paling serius adalah program dianggap nggak memenuhi kriteria. Karena itu, penyelenggara harus memastikan programnya benar-benar berada dalam skema pemagangan lulusan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan bantuan pemerintah, bukan cuman memakai label magang.

10. Kesimpulan

Jadi, kesimpulannya gini: PMK 6 Tahun 2026 membuat PPh Pasal 21 atas penghasilan peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2026. Peserta bisa memperoleh manfaat pajak secara tunai, sehingga uang saku dan penghasilan terkait program bisa diterima lebih utuh.