Jadi, peserta dengan penghasilan neto di bawah batas PTKP dan hanya mengikuti kegiatan pemagangan bisa dikecualikan dari kewajiban SPT Tahunan. Tapi kalau peserta juga punya usaha, pekerjaan bebas, atau penghasilannya memenuhi kondisi lain yang membuat kewajiban pelaporan tetap ada, pengecualian ini nggak bisa dipakai sembarangan.

Ada satu hal lagi yang perlu digarisbawahi. Kalau peserta tetap menyampaikan SPT Tahunan dan SPT itu menunjukkan lebih bayar yang semata-mata berasal dari pengkreditan bukti potong PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, lebih bayar tersebut dianggap nggak ada dan nggak dikembalikan.

Dengan kata lain, bukti potong atas pajak yang udah ditanggung pemerintah nggak bisa dipakai untuk meminta pengembalian pajak tambahan. Jangan sampai peserta mengira angka lebih bayar di SPT otomatis berarti ada uang yang bisa dicairkan.

7. Kaitannya dengan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

PMK 6 Tahun 2026 diterbitkan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, membantu lulusan baru memasuki dunia kerja, dan memperluas kesempatan kerja. Insentif pajak ini menjadi stimulus tambahan supaya manfaat program nggak habis karena potongan pajak.

Dalam konteks pasar kerja, lulusan baru sering menghadapi posisi yang serba tanggung: belum punya pengalaman, tetapi udah dituntut siap kerja. Program pemagangan dirancang untuk menjembatani kondisi tersebut melalui pelatihan kerja, pendampingan, bimbingan, dan pengawasan mentor atau pekerja yang menguasai pekerjaan serta proses produksi barang atau jasa.

Karena aturan ini ditetapkan dan diundangkan pada Februari 2026, implementasinya perlu dilihat bersama dengan ketentuan program pemagangan yang menjadi dasarnya. Jangan sampai pelaku program hanya fokus pada uang saku dan lupa bahwa status program, peserta, pembayaran, serta pelaporannya harus mengikuti aturan yang saling terkait.

8. Sisi Positif dan Potensi Masalahnya

8.1 Keuntungan bagi Peserta dan Program Pemerintah

Keuntungan paling jelas adalah daya beli peserta bisa lebih terjaga. Uang saku yang diterima secara tunai tanpa berkurang oleh beban pajak bisa membantu biaya transportasi, makan, komunikasi, dan kebutuhan lain selama mengikuti pemagangan.

Bagi pemerintah, fasilitas ini bisa menjadi cara untuk memberi stimulus ekonomi secara lebih terarah. Bantuan diberikan kepada peserta program yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja, bukan cuman bantuan umum tanpa kaitan dengan kegiatan produktif.