Bayangkan kamu membeli tiket pesawat kelas ekonomi untuk perjalanan dalam negeri, tetapi harga avtur meningkat dan biaya penerbangan ikut tertekan. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026. Aturan ini memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 100% untuk penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi selama periode tertentu. Intinya, aturan ini bukan menghapus PPN atas tiket pesawat. PPN tetap terutang, tetapi untuk transaksi yang memenuhi persyaratan, PPN...
Baca Selengkapnya →Bayangkan sebuah grup perusahaan memiliki anak usaha di banyak negara. Di satu negara, tarif pajaknya relatif rendah, sementara di negara lain tarifnya lebih tinggi. Dalam kondisi kayak ini, pajak minimum global bisa menimbulkan pajak tambahan agar tarif pajak efektif grup di suatu negara nggak berada di bawah 15%. PER-6/PJ/2026 hadir untuk mengatur cara perusahaan yang terkena pajak minimum global menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia. Aturan ini nggak cuman membahas pembayaran pajak tambahan, tetapi juga mengatur penetapan status Wajib...
Baca Selengkapnya →