Artinya, tarif bunga yang telah ditetapkan sebelum 12 Februari 2026 nggak otomatis gugur hanya karena ada aturan baru. Ketentuan tersebut tetap berlaku untuk periode dan keperluan yang emang udah ditetapkan, sampai dengan berlakunya keputusan ini.

Bagi perusahaan dan wajib pajak, ketentuan peralihan ini penting untuk mencegah kebingungan saat memeriksa kewajiban pajak masa lalu. Jangan sampai semua penghitungan lama dibongkar hanya karena melihat ada perubahan aturan, padahal tarif yang digunakan sebelumnya emang masih dinyatakan berlaku.

7. Siapa yang Paling Terdampak?

Pihak yang paling langsung terdampak adalah Direktorat Jenderal Pajak, unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang menangani kebijakan dan administrasi fiskal, serta pejabat yang menjalankan proses penetapan tarif bunga.

Setelah itu, perusahaan dengan transaksi dan kewajiban pajak besar juga perlu memberi perhatian lebih. Bagi mereka, perubahan tarif bunga bulanan bisa berpengaruh terhadap pencadangan biaya, rekonsiliasi pajak, laporan keuangan, dan strategi penyelesaian sengketa atau kewajiban pajak.

Konsultan pajak, akuntan, dan penyedia sistem administrasi pajak juga perlu memperbarui referensi internal. Sistem atau lembar kerja yang masih menggunakan dasar lama bisa menimbulkan salah hitung. Kelihatannya sepele, tapi kesalahan satu periode aja bisa membuat angka kewajiban berbeda.

Masyarakat umum mungkin nggak merasakan perubahan ini secara langsung setiap hari. Tapi wajib pajak yang lagi menghadapi keterlambatan pembayaran, pemeriksaan, pembetulan, atau proses yang berkaitan dengan imbalan bunga perlu memastikan tarif yang digunakan benar-benar sesuai periode yang berlaku.

8. Kaitannya dengan Perkembangan Kebijakan Pajak Terkini

Dalam perkembangan administrasi pajak yang makin mengandalkan ketepatan data dan pembaruan kebijakan secara berkala, penetapan tarif bunga bulanan menjadi bagian yang nggak bisa dianggap remeh. Pemerintah perlu memastikan siapa pejabat yang berwenang menetapkan tarif, sementara wajib pajak perlu memastikan angka tersebut masuk ke perhitungan mereka dengan benar.

Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pembaruan administrasi pemerintahan bisa punya efek praktis di luar kantor kementerian. Ketika struktur organisasi dan kewenangan berubah, dokumen penetapan, sistem informasi, prosedur internal, serta komunikasi kepada pelaksana di lapangan harus ikut menyesuaikan.