PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANGDITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMITAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUANKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENJUALAN ATAS SURAT BERHARGA BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR MODALDALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →KEBIJAKAN AKUNTANSI MODUL REVENUE ACCOUNTING DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →TARIF BUNGA SEBAGAI DASARPENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGADAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Baca Selengkapnya →TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN/ATAUPERMOHONAN PEMBATASAN ATAU PEMBLOKIRAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →KEBIJAKAN AKUNTANSI MODUL REVENUE ACCOUNTING DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →KEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGANBENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURTAHUN 2026 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →