Jawabannya: ya, tetapi bukan berarti semua wajib pajak akan langsung diperiksa.
Dalam pedoman baru ini terlihat bahwa DJP lebih mengedepankan pengawasan berbasis risiko.
Artinya, sumber daya pengawasan diarahkan kepada wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan atau potensi risiko lebih tinggi. Pedoman ini juga memperkenalkan berbagai mekanisme perencanaan, daftar prioritas pengawasan, dan komite kepatuhan untuk menentukan sasaran pengawasan secara lebih terukur.
Dengan pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.